Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Pedoman Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik .

Peraturan dapat di unduh pada tautan berikut :

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang (Renstra BPS Kabupaten Tulang Bawang) adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semua unit kerja, pimpinan, dan staf BPS Kabupaten Tulang Bawang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS Kabupaten Tulang Bawang sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Renstra dapat diunduh pada link dibawah ini :

Dokumen Perjanjian Kinerja wajib disusun oleh satker BPS Kab/Kota.
Tujuan disusunnya dokumen PK untuk:

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja dan satuan kerja;
Sebagai wujud komitmen antara pejabat dengan atasan langsungnya.

Penyusunan Dokumen PK harus memperhatikan:

Kontrak kinerja antara pejabat dengan atasan langsungnya;
Dokumen perencanaan jangka menengah;
Dokumen perencanaan kinerja tahunan;
Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Perjanjian Kinerja dapat diunduh di sini :

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance maka dipandang perlu adanya rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Rencana kinerja ini dimaksudkan menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kementerian/lembaga (K/L), dan juga dapat digunakan pemerintah sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing K/L.

Penyusunan LAKIP tahunan bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LAKIP tahunan berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen PK dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang kurangnya menyajikan informasi tentang:

a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan;

LAKIP tahunan dimanfaatkan untuk:
a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

File Lakip dapat diunduh pada link dibawah ini :

Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran oleh setiap Individu pegawai di Instansi Pemerintah.

IKI dapat diunduh pada link berikut ini :

1. Indikator Kinerja Individu BPS Kabupaten Tulang Bawang 2021

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Program dan Kegiatan

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan